Habib Umar bin Hafidz: Ulama Bisa Berperan Tanpa Harus Berpolitik Praktis
Nasehatnya selalu ditunggu umat Islam di mana pun berada. Itulah Habib Umar bin Hafidz. Minggu (7/10/2018), Habib Umar bicara soal perspektif Agama terhadap kebangsaan. Ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari Muhamad Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TBG).
Dalam sebuah dialog yang digelar pada Minggu (7/10), Habib Umar tampil bersama 30 tokoh nasional. Habib Umar mengatakan pandangan kebangsaan yang dimaksud adalah aman, keadilan, dan penghargaan terhadap sesama, maka adalah Islam.
“Kaum muslimin harus menjaga hak-hak non-muslim ketika minoritas, apalagi ketika kaum muslimin menjadi mayoritas,” katanya.
Habib Umar lalu memberikan pandangan-pandangannya terkait Islam yang kontemporer. Selain itu, ia juga bercerita tentang kehidupan nabi
Tentang problematika umat Islam kontemporer, beberapa hal yang masih saya ingat di antaranya adalah bahwa Islam amat menghormati semua makhluk, hewan sekalipun, apalagi manusia. Menyakiti hewan saja berarti sudah melanggar salah satu prinsip ajaran Nabi, bagaimana dengan menyakiti manusia?!” tutur Habib Umar.
“Bagaimana Nabi memberikan hidangan yang sangat layak kepada para tawanan-tawanannya, lebih dari yang beliau makan. Hal yang tidak kita jumpai bahkan di zaman ini yang katanya menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kenapa bisa demikian? Karena Nabi melakukan semuanya dengan rahmah,” sambung dia.
Habib Umar lalu bicara soal politik yang kini juga menghinggapi para ulama. Menurut dia, politik merupakan alat dimana seseorang untuk mencapai tujuannya.
Tanpa Harus Menjadi Milik Kelompok Tertentu
Habib Umar memang tak melarang ulama untuk berpolitik, namun ada beberapa hal yang memang perlu dihindari oleh ulama dalam politik.
“Celakanya politik dalam kenyataan banyak dipraktekkan hanya untuk meraih kekuasaan. Dengan kata lain menjadikan kekuasaan dalam politik untuk tujuan utama, bukan perantara,” jelas Habib Umar.
“Semua harus bekerja sesuai kapasitas dan kompetensinya. Ulama bisa berperan tanpa harus berpolitik praktis, tanpa harus menjadi milik kelompok tertentu. Ulama harus menjadi penghubung antara umat Islam dan ajaran-ajaran Rasulullah,” imbuhnya.
Masih menurut Habib Umar, politik ulama bertujuan untuk mengayomi. Jika ada ulama ikut politik praktis namun ia mengingkari dengan berdusta dan mencela, maka, ulama itu sudah keluar dari ilmu keulamaannya.
“Karena itu jika ada ulama berpolitik praktis kemudian berdusta, mencela, apalagi berkata kasar, itu berarti dia sudah keluar dari garis-garis keilmuan/keulamaannya. Politik ulama adalah mengayomi,” terang dia.
Terakhir, Habib Umar mengajak para ulama untuk kembali ke garis-garis keulamaannya. Menurut dia, dengan menjadi ulama tanpa berpolitik akan menjadi teladan bagi umatnya.
“Meneladani Imam Malik yang berilmu tanpa hawa nafsu dan tanpa memaksa, contoh saja beliau mau mempertahankan keberagaman dengan menolak menjadikan Muwatta-nya sebagai satu-satunya rujukan hukum negara, ketika diinisiasi oleh seorang khalifah,”
Tentang problematika umat Islam kontemporer, beberapa hal yang masih saya ingat di antaranya adalah bahwa Islam amat menghormati semua makhluk, hewan sekalipun, apalagi manusia. Menyakiti hewan saja berarti sudah melanggar salah satu prinsip ajaran Nabi, bagaimana dengan menyakiti manusia?!” tutur Habib Umar.
“Bagaimana Nabi memberikan hidangan yang sangat layak kepada para tawanan-tawanannya, lebih dari yang beliau makan. Hal yang tidak kita jumpai bahkan di zaman ini yang katanya menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kenapa bisa demikian? Karena Nabi melakukan semuanya dengan rahmah,” sambung dia.
Habib Umar lalu bicara soal politik yang kini juga menghinggapi para ulama. Menurut dia, politik merupakan alat dimana seseorang untuk mencapai tujuannya.
Tanpa Harus Menjadi Milik Kelompok Tertentu
Habib Umar memang tak melarang ulama untuk berpolitik, namun ada beberapa hal yang memang perlu dihindari oleh ulama dalam politik.
“Celakanya politik dalam kenyataan banyak dipraktekkan hanya untuk meraih kekuasaan. Dengan kata lain menjadikan kekuasaan dalam politik untuk tujuan utama, bukan perantara,” jelas Habib Umar.
“Semua harus bekerja sesuai kapasitas dan kompetensinya. Ulama bisa berperan tanpa harus berpolitik praktis, tanpa harus menjadi milik kelompok tertentu. Ulama harus menjadi penghubung antara umat Islam dan ajaran-ajaran Rasulullah,” imbuhnya.
Masih menurut Habib Umar, politik ulama bertujuan untuk mengayomi. Jika ada ulama ikut politik praktis namun ia mengingkari dengan berdusta dan mencela, maka, ulama itu sudah keluar dari ilmu keulamaannya.
“Karena itu jika ada ulama berpolitik praktis kemudian berdusta, mencela, apalagi berkata kasar, itu berarti dia sudah keluar dari garis-garis keilmuan/keulamaannya. Politik ulama adalah mengayomi,” terang dia.
Terakhir, Habib Umar mengajak para ulama untuk kembali ke garis-garis keulamaannya. Menurut dia, dengan menjadi ulama tanpa berpolitik akan menjadi teladan bagi umatnya.
“Meneladani Imam Malik yang berilmu tanpa hawa nafsu dan tanpa memaksa, contoh saja beliau mau mempertahankan keberagaman dengan menolak menjadikan Muwatta-nya sebagai satu-satunya rujukan hukum negara, ketika diinisiasi oleh seorang khalifah,”
Komentar
Posting Komentar